Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Meramu Hubungan Baik Pemimpin dan Rakyat

Beberapa hari lalu santer tersiar di surat kabar ihwal seorang Kepala Dinas Perdagangan mengamuk di pasar tradisional Kota Padang. Simpang siur alasan merebak dengan cepat seputar kepala dinas yang naik pitam, mulai dari lapak dagangan yang memakan badan jalan, sampai kepada mobil dinas yang terkena pukulan pedagang. Apapun itu, yang jelas kejadian tersebut mengindikasikan adanya persoalan pelik yang mesti diselesaikan. Barangkali ucapan maaf dan belasungkawa saja tidak akan merubah keadaan.


Tulisan fakir ini bukan untuk menghangatkan kembali tontonan yang sempat viral tersebut. Bukan pula untuk menyudutkan pihak-pihak yang bersangkutan. Tulisan ini sekadar ringkasan pemikiran soal kejadian yang sekiranya telah mencoreng hubungan baik antara pemimpin dan masyarakat. Penulis tidak menyengajakan menjadikan amukan seorang kadis di Kota Padang sebagai ilustrasi pembuka tulisan ini. Semoga ini menjadi pembelajaran bersama.

Pemimpin dan rakyat merupakan dua konsep yang masih samar-samar. Satu sisi kita paham benar definisi keduanya secara harfiah, namun pada sisi lainnya kita masih meraba-meraba apa pemaknaan yang tepat untuk keduanya. Kita masih bertanya-tanya, adakah keduanya mempunyai irisan? Apakah pemimpin itu bagian dari rakyat, atau sebaliknya?

Ada dua predikat yang patut kita lekatkan dalam memahami ulang ihwal pemimpin dan rakyat. Pertama predikat independen, dimana seorang pemimpin sepatutnya mempunyai dasar yang bermuara pada pengabdian dan kepentingan umum, memperhatikan rakyat baik di dalam maupun di luar fungsi jabatan, menciptakan komunikasi yang lancar. Kedua predikat dependen, dimana seorang pemimpin mesti punya semangat kerja, displin dan gairah kerja, serta menjalin hubungan yang harmonis dengan rakyat.

Koentjaraningrat (1981: 191) mengilustrasikan hubungan pemimpin dan rakyat sebagai hubungan patronase (patron-client). Sederhananya adalah hubungan ayah dan anak. Seorang ayah harus memperhatikan anak-anaknya, dan anak-anak harus patuh pada perintah ayahnya. Pendapat lain dapat kita temukan pada Kartini Kartono (1982: 31), yang berpendapat keberhasilan seorang pemimpinan erat hubungannya dengan pengelolaan kekuasaan, kewibawaan, dan kemampuan mengayomi. 

Barangkali dua pendapat di atas adalah bentuk ideal dari hubungan pemimpin dan rakyat. Namun dalam kondisi konkret kita sulit menemukan keadaan yang demikian. Lebih-lebih dalam domain politik kekuasaan. Hubungan keduannya tak lebih sebagai hubungan semu yang bersifat sementara. Politik di dalam kekuasan justru menjadi barrier yang meredupsi hubungan baik pemimpin dan rakyat.

Mari kita lihat dengan jernih persoalan yang terjadi di Pasar Raya Kota Padang beberapa waktu lalu. Kejadian tersebut telah memunculkan ekses negatif di tengah-tengah masyarakat, terlepas dari alasan yang menengarai. Hemat penulis kejadian itu menggambarkan hubungan kepemimpinan yang “dekat tapi jauh” dari rakyat. Kondisi dimana seorang pemimpin terlihat sangat dekat dengan rakyat yang dipimpinnya, acap turun ke bawah, tapi ketika memutuskan suatu tidak menyelami perasaan dan keinginan rakyat. 

Hubungan baik pemimpin dan rakyat tidak sebatas hubungan formal dan verbal, namun yang lebih penting adalah hubungan emosional, kedekatan ide, cita-cita.  Pemimpin mesti memahami apa yang menjadi kegelisahan rakyat. Pun demikian dengan rakyat, rakyat mesti jujur dengan apa yang digelisahkan. Rakyat mesti sadar posisi, sehingga benar-benar paham dengan apa yang dibutuhkan, bukan bersikukuh pada keinginan.

Robert Greenleaf barangkali pernah menyentil posisi pemimpin yang terkesan penuh prestise. "Good leaders must first become good servants". Pemimpin yang baik harus lebih dahulu menjadi pelayan yang baik. 

Barangkali nukilan Robert Greenleaf tersebut bisa kita benarkan sebagai kondisi kepemimpinan yang ideal. Seorang pemimpin mesti mengalah selangkah demi keadaan yang baik. Jika selama ini hubungan pemimpin dan rakyat dibatasi oleh jabatan dan sarana prasana, maka sudah saatnya hal yang demikian diramu ulang. Bahasa kunonya adalah pemimpin yang merakyat.

Leluhur kita telah mengajarkan dan meninggalkan warisan adiluhung. Falsafah hidup yang menjelaskan bagaimana seorang pemimpin harus bersikap semata-mata untuk rakyat. “Ing Ngarsa Sing Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani”. Dalam bahasa sehari-hari  bermakna “di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan”. Begitulah sejatinya pemimpin Indonesia. Juga falsafah kepemimpinan orang Minangkabau, "alu tataruang patah tigo samuik tapijak indak mati,"  yang menggambarkan sikap seseorang yang tegas bertindak atas kebenaran dengan penuh kebijaksanaan.

Pemimpin yang merakyat mestinya menjadi suatu keniscayaan. Pemimpin yang berdiri di antara rakyat akan dapat merasakan suasana emosional rakyat sehingga dapat mengetahui apa yang dibutuhan rakyat. (*)

Posting Komentar untuk "Meramu Hubungan Baik Pemimpin dan Rakyat"