Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kesiapan Daerah Menyambut AEC 2015

Akhir Desember 2015 percaturan geoekonomi dan geopolitik kawasan Asia Tenggara memasuki babak baru. Sebuah upaya pengintegrasian sektor ekonomi, keamanan, sosial dan budaya, yang akhir-akhir ini jamak dikenal sebagai Asean Community 2015 (disingkat AC 2015) akan dilepaslandaskan.


Di bidang ekonomi upaya pengintegrasian tersebut digodok dalam formula yang diberi nama Asean Economic Community 2015 (disingkat AEC). AEC bagi para petinggi negara-negara Asean merupakan upaya yang dinilai cukup jitu dalam merealisasikan Asean Vision 2020. Adapun tujuan utama yang ingin dicapai melalui AEC yang tercatat dalam cetak biru komunitas ekonomi Asean adalah untuk mendorong efisiensi dan daya saing ekonomi di kawasan.

Dalam mewujudkan efisien dan daya saing ekonomi ada empat hal yang menjadi perhatian, diantaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, menciptakan aliran pasar bebas, baik aliran barang, jasa, tenaga kerja, modal dan investasi. Kedua, menjadikan Asean berdaya saing tinggi dalam aspek ekonomi. Ketiga, menjadikan Asean sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata, dengan basis pengembangan usaha kecil dan menengah. Keempat, mewujudkan integrasi di kawasan Asia Tenggara.

Melihat capaian yang ingin dicapai melalui AEC bisa dikatakan sangat mulia. Mulai dari membebaskan akses barang dan jasa, pekerja dan investasi, melakukan pemerataan ekonomi, sampai kepada upaya pengintegrasian. Namun, tentu saja setiap niatan (baik niat baik atau pun buruk) selalu ada faktor yang menjadi penghambat. Baik penghambat dari dalam (internal) atau pun dari luar (eksternal), di tingkat regional atau pun nasional.

Kembali kepada judul pembahasan, mengenai kesiapan daerah (di Indonesia) dalam menghadapi AEC 2015 merupakan salah satu yang menjadi faktor penghambat yang disinggung di atas. Kesiapan Indonesia yang notabene sebagai salah satu negara aktif komunitas Asean menjadi perhatian dalam pembahasan kali ini. Sebagai negara Republik, yang memiliki banyak pulau, Indonesia pun masih memiliki pekerjaan rumah dalam hal integrasi.

Persoalan integrasi di Indonesia merupakan hal yang kompleks. Banyak hal yang menjadi penghambat, mulai dari faktor geografis, historis, sosial budaya, etnis, suku, agama dan lain sebagainya sampai kesenjangan antara daerah dan pusat. Secara historis kesenjangan daerah dan pusat ini sudah sering memunculkan gerakan seperatis atau pun pemberontakan. Baik kesenjangan informasi, perlakuan, sampai hal yang paling sensitif yaitu ekonomi.

Secara skop Nasional, Indonesia sudah menyatakan kesiapan penuh dalam menyambut AEC, hal tersebut ditunjukan melalui komitmen positif Indonesia dalam setiap Koferensi Asean. Namun, Indonesia (di daerah) apakah sudah siap, karena notabene Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari banyak daerah, baik daerah maju sampai tertinggal.

Secara umum kondisi ekonomi di daerah-daerah belumlah bisa dikatakan berada pada kondisi baik. Berbeda halnya dengan kondisi ekonomi di pusat, dimana pertumbuhan ekonomi selalu mengalami peningkatan, dengan laju modal dan investasi yang menjadi indikator. Terakhir tercatat di tahun 2014 angka pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5,01 %.  Namun, untuk di beberapa daerah, laju investor sudah mulai mengambil peran, dengan cara mendirikan perusahan atau pun anak perusahaan di daerah. 

Untuk kondisi pekerja, di daerah sangat minim pekerja terdidik. Ini tentu tidak menguntungkan sekali bagi pekerja di daerah, jika melihat standar pekerja AEC yang menginginkan tenaga kerja terdidik, terlebih jika nantinya kran arus tenaga kerja dilepaskan di Asia tenggara. Meski pun ada sebagian kecil (persentasenya pun sangat kecil) tenaga kerja di daerah yang terdidik, akan tetapi mereka lebih  memilih hijrah ke pusat dengan alasan lapangan pekerjaan yang luas. Lapangan pekerjaan di daerah sampai saat ini masih menjadi PR besar Pemerintah yang belum terselesaikan.

Sektor perekonomian di daerah bisa dikatakan dimotori oleh aspek agraria dan maritim. Pertanian tradisional dan nelayan tradisional menjadi pilihan utama, menurut data BPS 2013 jumlah petani Indonesia mencapai 31,70 juta orang dan jumlah nelayan 2,17 juta orang. Masyarakat di daerah banyak menggantungkan kehidupan sebagai 'buruh' tani dan pelaut. Kenapa saya menggunakan tanda kutip di kata buruh? Alasannya adalah saat ini petani hanya menjadi pekerja di perusahaan-perusahaan agraria, baik pertanian atau pun perkebunan. Menggarap lahan milik orang lain dengan metode bagi hasil. Petani belum bisa dikatakan berdaulat dalam hal pangan. Di daerah banyak kita temukan petani beras, membeli beras di warung, atau menerima bantuan beras miskin untuk dimakan. Sehingga pertanyaan baru pun muncul, siapa yang mau menjadi petani hari ini?

Berbicara mengenai petani, ada dua konsep yang bisa diklasifikasikan, pertama buruh tani, seperti yang dijelaskan di atas, kedua petani pemodal. Petani pemodal adalah orang-orang yang memiliki modal untuk membuka lahan pertanian atau pun perkebunan yang kemudian mempekerjakan buruh tani. Dalam pembahasan ini kita membicarakan mengenai buruh tani.

Demikian juga halnya dengan nelayan tradisional. Banyak nelayan yang hanya melaut dengan sarana seadanya. Dengan bantuan kapal seadanya jauh dari standar kapal yang diperbolehkan pemerintah untuk melaut. Bekerja sebagai anak buah kapal pada perusahaan perikanan dan sebagainya.  Jika kran pasar bebas di buka, maka bukan tidak mungkin nelayan ini akan hilang mata pencaharian, karena kalah bersaing dengan nelayan negara lain, yang unggul secara skill, teknologi, dan sarana.

Melihat kondisi petani tradisional dan nelayan hari ini, menurut hemat penulis Indonesia belumlah siap untuk menghadapi AEC. Banyak pekerjaan yang mesti dibenahi pemerintah terlebih dahulu, mulai dari menjamin akses pendidikan di daerah-daerah agar bermunculan tenaga terdidik di daerah, menyediakan lapangan kerja di daerah agar masyarakat tidak hijrah ke kota, selanjutnya menjamin kedaulatan pangan yang selama ini sudah diwacanakan, agar petani sejahtera dan siap bersaing secara mental. Kemudian memfasilitasi nelayan tradisional, baik pendidikan, teknologi, atau pun sarana.

Kemudian, kondisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pada akhir tahun 2014 tercatat jumlah UMKM sebanyak 57,9 juta pelaku usaha. Kondisi usaha kecil dan menengah di daerah-daerah juga memiliki cerita yang tidak kalah pahitnya.  Pengusaha kecil dan menengah di daerah-daerah sudah terlebih dahulu kalah bersaing dengan rekan sendiri. Perebutan sumber daya alam dan pasar menjadi topik utama, bahkan sampai kepada upaya krimal yang bermuara ke jalur hukum. Terlebih jika kran pasar bebas dibuka, maka persaingan makin tidak terkendali, penulis memprediksi akan banyak usaha kecil dan menengah tidak sanggup bertahan.

Tapi jika yang dimaksud penggerak ekonomi di Indonesia itu adalah perusahaan besar yang berpusat di Ibukota, maka penulis dapat mengatakan Indonesia sudah siap bersaing, karena di pusat banyak terdapat tenaga pekerja terdidik, laju investasi yang cukup besar, angka masyarakat konsumtif tinggi, angka pertumbuhan ekonomi terus meningkat dari tahun ke tahun, bahkan ada investor dan pengusaha Indonesia yang berkiprah di luar negeri. Jika memang itu yang menjadi indikator pemerintah menyatakan siap dengan AEC, menurut penulis ada baiknya pemerintah mempersiapkan strategi jitu untuk menyelamatkan pelaku ekonomi di daerah agar tidak menjadi korban arus pasar bebas, dan niatan baik integrasi regional dapat terwujud.

Pernah dimuat di Padang Ekspres

Posting Komentar untuk "Kesiapan Daerah Menyambut AEC 2015"