Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Ada Berkeley di Balik UU PT

Awal tahun 70-an David Ransom memperkenalkan istilah “Mafia Berkeley” dalam sebuah majalah Ramparts edisi ke-4 tahun 1970. Istilah ini pada awalnya dilekatkan kepada beberapa menteri di bidang ekonomi serta keuangan di era presiden Soeharto (orde baru), dimana posisi para menteri ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap segala bentuk kebijakan ekonomi Indonesia pada masa itu.

Ilustrasi dari jambiupdate.co

Sebutan Mafia Berkeley dimunculkan karena para aktor yang terlibat adalah golongan terpelajar Indonesia yang menjadi alumnus dari Universitas Berkeley, sedangkan untuk sebutan “mafia” dimunculkan karena segala tindakan yang dilakukan aktor tersebut mengarah kepada tindakan para mafia dimana tindakan tersebut terorganisir dan sistematis yang mengacu kepada tindakan kejahatan.

Hingga hari ini, sosok “mafia Berkeley” masih bersemanyam di Indonesia. Liberalisasi perdagangan dan keuangan, privatisasi aset negara pada pihak swasta maupun pemerintah asing dan pencabutan berbagai macam subsidi adalah contoh nyata dari keberadaan mereka. Terlepas dari pembicaraan tentang pengaruh mafia Berkeley ini, kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini memang belum bisa membuat rakyat puas. Ungkapan kekecewaan rakyat terdengar di mana-mana. Kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat hingga saat ini masih jadi idaman.

Indikasi Mafia Berkeley di Balik UU PT

Akhir-akhir ini kebijakan pemerintah mengenai pendidikan tinggi tengah diperdebatkan, dimana kebijakan tersebut  dinilai tidak pro-rakyat melainkan pro-ekonomi global, melepaskan peran negara dalam fungsinya sebagai pengambil kebijakan (decision making), monitoring, serta evaluasi terhadap pendidikan. Selain itu kebijakan mengenai pendidikan tinggi yang tertuang dalam peraturan undang-undang No.12 tahun 2012 (selanjutnya ditulis UU PT) ini dinilai diskriminatif terhadap peserta didik (dibaca:mahasiswa), dimana adanya pembatasan kuota program mahasiswa undangan menjadi 20% dari semua mahasiswa setiap program studi.  Hal ini sangat ironis dengan kondisi masyarakat yang makin tahun makin menunjukan peningkatan permintaan terhadap pendidikan.

Permasalahan pokok pendidikan negeri ini adalah mengenai pemerataan akses pendidikan. Banyaknya berbagai jenjang pendidikan formal belum disentuh utuh oleh semua golongan masyarakat. Pendidikan formal seakan makin menjauh dari masyarakat kecil. Tarif bea masuk yang tinggi menjadi pemicu jauhnya jarak masyarakat kecil dengan lembaga pendidikan formal. Pendidikan yang tersisa saat ini adalah pendidikan untuk orang kaya, pendidikan untuk orang menengah, dan pendidikan untuk orang miskin. Gejala segregasi sosial dalam lingkup pendidikan seperti ini sangat nyata adanya. Biaya kuliah menjadi mahal adalah konsekuensi yang harus masyarakat terima jika negara melepaskan peran serta terhadap ranah pendidikan.

Tema lain yang sudah lama tercium dan mulai mencuat akhir-akhir ini dari UU PT  adalah adanya indikasi kepentingan ekonomi global terhadap pendidikan nasional Indonesia. Kepentingan ekonomi global ini erat kaitannya dengan keikutsertaan Indonesia dalam organisasi perdagangan internasional (WTO), dimana tertuang melalui kebijakan mengenai persetujuan liberalisasi jasa perdagangan (GATS), dan pendidikan termasuk salah satu jasa yang akan dileberlisasikan.

Secara sederhana liberalisasi pendidikan dapat dipahami sebagai upaya legalisasi pandangan yang berasumsi bahwa untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas harus mengeluarkan uang banyak. Layaknya sebuah barang yang dapat diperjual belikan di pasar secara bebas, seakan-akan pendidikan dapat dipesan menurut kemampuan modal ekonomi masing- masing individu. Bagi para pemegang rupiah yang kuat, ia dapat menikmati sesuai dengan kelasnya. Namun bagi orang kecil yang tak berduit, janganlah berharap mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Saat ini pendidikan tidak lagi dalam posisi netral, bebas, dan bersih dari segala kepentingan, justru ia semakin terjerembab dalam suatu kekuatan besar yang menjadikan pendidikan sebagai komoditas bebas dalam proses jual beli.

Terkait dengan kebijakan pemerintah tersebut penulis menilai bahwa UU PT ini telah cacat hukum, dimana terdapat beberapa pasal yang bertentangan dengan landasan idiil Negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Diantranya adalah pelepasan peran negara terhadap pendidikan, menampakan upaya legalisasi tindakan diskriminatif, serta ikut serta menambah jumlah angka peserta didik yang putus pendidikan. Kemudian penulis juga menilai adanya peran serta “mafia Berkeley” dalam pembuatan kebijakan pendidikan tinggi ini.

Adapun alasan penulis menilai bahwa adanya keterlibatan mafia Berkeley dalam UU PT dapat ditelisik dari beberapa kebijakan sebelumnya yang melibatkan para Berkeley . Segala kebijakan yang dicampuri oleh mereka secara sepintas sangat jauh dari anggapan mengenai aksi kejahatan. Tetapi, jika ditelisik dan dipahami lebih mendalam lagi maka akan ditemukan fakta bahwa banyak tindakan kejahatan dalam sebuah kebijakan mengenai pendidikan tinggi ini. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan yang sengaja didesain tidak lagi pro-rakyat akan tetapi pro kepada hegemoni ekonomi global. Pendidikan Indonesia berada dalam hegemoni pihak asing yang lebih kuat secara ideologi dan modal. Karakter kapitalisme ini bisa dilihat dari munculnya semangat ideologi kompetisi yang menyaratkan semua pihak untuk saling berkompetisi mendapatkan pendidikan dengan segala cara.

Mengapa UU PT Harus Dihapuskan?

Pertama, saat ini semangat dan niat luhur para pendiri bangsa tersebut telah disalah artikan oleh pemegang kekuasaan. Tindakan dan kebijakan yang dilahirkan oleh penguasa secara bertahap mulai bekerjasama dengan pemilik modal (pengusaha), yaitu untuk menjadikan pendidikan khususnya jenjang Pendidikan Tinggi sebagai salah satu komoditi ekonomi yang didasari prinsip penawaran dan permintaan (suply and demand).

Kedua, jika dilakukan kilas balik, akan kita temui bahwa embrio penyimpangan ini telah muncul sejak lahirnya PP No. 61 Tahun 1999 yang memunculkan konsep Pendidikan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN) yang akhirnya melahirkan UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan akhirnya terciptalah UU RI No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP). Dengan dalih untuk memberikan kebebasan kepada Pendidikan Tinggi agar dapat berimprovisasi dalam mengembangkan pendidikan. Bukannya mengembangkan pendidikan, undang-undang ini justru menunjukkan potensi “pencekikan” massal hak warga negara, khususnya masyarakat kurang mampu secara finansal maupun akademis untuk dapat memperoleh akses pendidikan tinggi yang bermutu.

Ketiga, jika merujuk kepada Pembukaan UUD 1945 manifestasi tujuan negara, Pemerintah memang tidak boleh mengurangi peran dan tanggung jawabnya di bidang pendidikan. Pemerintah selaku pelaksana Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk tetap mengurus pendidikan termasuk penyelenggaraan pendidikan. Negara memiliki kewajiban mengurus segala hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak untuk melahirkan sebuah kesejahteraan di tengah rakyat Indonesia, termasuk pendidikan.

Terakhir, mengapa undang-undang ini harus ditolak adalah UU PT merupakan rebirth(kebangkitan) dari UU BHP yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Biaya pendidikan yang mahal, sulit untuk diakses, modal menjadi mitra utama penyelenggaraan pendidikan, pemerintah mereduksi perannya, berorientasi pasar dan diskriminatif kembali dihidupkan di dalam UU PT ini

Selamatkan Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan ranah yang sangat strategis bagi para pemilik modal untuk menginvestasikan modalnya. Dengan cara apapun para pemilik modal akan terus berupaya untuk menjadikan pendidikan tinggi sebagai sarana pelanggeng pandangan pasar bebes. Sebagai kaum intelektual yang masih organis kita sepatutnya menyelamatkan pendidikan tinggi dari berbagai ancaman yang mampu menenggelamkan cita-cita luhur pendidikan yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar tahun 1945.

Penulis menyadari adanya sebuah permainan yang dimainkan oleh segelintir orang yang berideologi pasar terhadap para pemangku kebijakan pendidikan. Dengan begitu, menjadi sangat naif menurut jalan pemikiran penulis jika pendidikan yang telah bersifat kapitalis, diskriminatif, dan sektarian tersebut dapat menjadi agen pembebas. Namun, dalam hati nurani yang paling dalam, penulis memiliki kepercayaan bahwa permainan para mafia ini akan tumbang dengan kebenaran, asalkan semua lapisan masyarakat menjalankan fungsinya sebagai mana mestinya.

Semoga masyarakat, Kemendikbud, anggota DPR, akademisi, pakar politik menyadari akan ancaman ini. Sehingga pada akhirnya menelurkan sebuah solusi yang konkret dan pro-rakyat. Hanya perhatian kita semua yang dapat menyelematkan pendidikan.

Posting Komentar untuk "Ada Berkeley di Balik UU PT"