Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Mendidik Pendidikan

Mungkin sebagian dari kita sudah bosan mendengar kata yang satu ini, yaitu “pendidikan”. Mungkin kebosanan itu muncul karena teramat seringnya kita mendengar kata tersebut, apalagi notabene kita memang bergelut dalam dunia tersebut dan entah sudah berapa tahun dari usia kita yang kita habiskan untuk berproses di dalamnya. Namun, walaupun demikian kita sebagai kaum intelektual telah menyepakati bahwa pendidikan merupakan suatu hal yang sangat fundamental bagi pembangunan suatu negara, dan bukti keseriusan tersebut dituangkan dalam bentuk ketentuan dan peraturan yang mengikat yakni dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003.

Foto dari Marketeers.com

Satu hal yang belum kita sadari mengenai pendidikan adalah intisari atau dasar dari pendidikan itu sendiri.  Pendidikan yang kita temukan saat ini tidak seperti apa yang kita bayangkan, tak seindah kalimat demi kalimat yang tertuang di dalam undang-undang. Banyak persoalan-persoalan bermunculan di ranah pendidikan ini, yang jika kita telisik satu persatu mungkin kita akan merasa patah arang dalam menemukan solusi dari persoalan-persoalan tersebut. Namun, sebagai kaum intelektual kita harus mampu memecahkan persoalan ini dan memberikan solusi yang kongkret demi tercapainya cita-cita luhur pendidikan.

Perdebatan mengenai pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih terus bergulir. Perdebatan tersebut telah menjelma menjadi gumpalan bola salju yang semakin besar seiring bergulirnya waktu. Persoalan pendidikan yang carut-marut tidak lagi menjadi pembicaraan ringan para pengamat pendidikan namun telah menjadi perdebatan besar bagi seluruh lapisan masyarakat.

Hilangnya arah pendidikan merupakan tema utama dalam setiap perdebatan yang berlangsung di antara para pengamat pendidikan. Sorotan tajam dan pemikirian kritis telah menjadi pisau analisis dalam mengupas tuntas segala seluk-beluk mengenai permasalahan pendidikan. Namun, perdebatan-perdebatan hangat tersebut hanya menjadi obrolan santai tanpa tekanan yang menghasilkan tumpukan lembaran-lembaran analisis di atas meja kerja para pengamat pendidikan. Ribuan pengharapan masyarakat akan pendidikan yang “jernih” menjelma menjadi gelembung balon sabun yang terbang di udara.

Kita menyadari betapa kompleks permasalahan pendidikan yang terjadi saat ini. Persoalan demi persoalan mencuat kepermukaan seiring dengan menuanya usia pendidikan itu sendiri, mulai dari persoalan interen sampai ke persoalan eksteren. Persoalan interen pendidikan meliputi persoalan sistem, kurikulum, anggaran dana, karakter peserta didik sampai kepada persoalan kinerja tenaga didik. Persoalan eksteren pendidikan meliputi persoalan prinsip ekonomi dan politik praktis.

Harus kita sepakti bersama bahwa persoalan-persoalan pendidikan yang terjadi di ibu pertiwi merupakan persoalan kita semua. Persoalan tersebut tidak akan selesai jika hanya diserahkan kepada Kemendikbud, komisi pendidikan DPR-RI, akademisi, ataupun pengamat pendidikan. Penyelesaian persoalan ini membutuhkan koordinasi pihak terkait dengan seluruh elemen masyarakat, sebab ranah pendidikan merupakan ranah yang teramat kompleks yang sarat akan permasalahan. Peran yang dapat diberikan elemen masyarakat dalam ranah pendidikan meliputi ikut serta dalam pengambilan keputusan (desecion making), monitoring dan evaluasi proses pendidikan.

Peran segenap elemen masyarakat dalam ranah pendidikan nasional, terutama keterlibatan dalam pengambilan keputusan, monitoring dan evaluasi proses pendidikan saat ini masih dinilai sebagai sebuah kontak keterlibatan pasif. Kemudian inisiatif aktif masyarakat saat ini tampak sebagai hal yang dianggap tidak penting. Padahal secara jelas dalam pasal 8 UU No 20 tahun 2003 disebutkan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan nasional.

Terkait dengan solusi dalam penyelesain persoalan pendidikan yang mengharuskan adanya koordinasi pihak terkait dengan seluruh elemen masyarakat, pemisahan prinsip ekonomi dan politik praktis dari ranah pendidikan juga merupakan strategi jitu dalam menemukan kembali nyawa pendidikan. Memberikan otoritas tersendiri bagi pendidikan tanpa ada intervensi ekonomi dan politik merupakan cita-cita luhur pendidikan yang belum tercapai. 

Prinsip ekonomi dalam ranah pendidikan di sini maksudnya adalah upaya-upaya yang dilakukan guna memperoleh keuntungan ekonomis melalui perantara pendidikan. Contoh kecil prinsip ekonomi ranah pendidikan adalah menjamurnya sekolah atau perguruan tinggi swasta (privatisasi pendidikan) di Indonesia.

Gambaran lain dari penerapan konsep ekonomi di ranah pendidikan ini dapat kita tangkap dari penilaian pendidikan sebagai lahan industri baru. Pendidikan bukan lagi sebagai sebuah proses untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani (Ki Hajar Dewantara). Peralihan ini dapat kita lihat dari maraknya praktek jual-beli gelar, jual-beli ijasah, sampai kepada jual-beli nilai.

Dampak buruk jika prinsip ekonomi masih bercokol di ranah pendidikan. Pertama, munculnya tindakan diskriminatif ranah pendidikan. Kedua, pendidikan yang fokus kepada education production function, maksudnya adalah pendidikan yang lebih memperhatikan jumlah input (siswa/mahasiswa baru) daripada proses pendidikan.

Sebenarnya diskursus mengenai prinsip ekonomi di ranah pendidikan ini sudah muncul pada saat diratifikasinya General Agreement on Trades in Service oleh negara-negara anggota WTO (World Trade Organization). Di dalam persetujuan itu disebutkan 12 aspek yang dapat diterapkan prinsip ekonomi ini, satu di antaranya aspek pendidikan. Dampak dari persetujuan ini adalah munculnya logika pasar ranah pendidikan (komersialisasi Pendidikan). Kemudian dampak dari persetujuan ini adalah anggaran pendidikan tidak lagi bertumpu pada subsidi pemerintah, sehingga konsekuensi yang harus diterima adalah lepasnya peran negara dalam ranah pendidikan.

Kemuadian politik praktis pendidikan. Sebelum kita membahasnya lebih dalam ada baiknya kita membedakan hakikat politik pendidikan dan politik praktis pendidikan. Hakikat politik pendidikan adalah bagaimana komitmen institusi politik memainkan peran keberpihakan pada usaha memajukan pendidikan (Dwi Rohmadi Mustofa/guru dan politik pendidikan). Kemudian Politik praktis pendidikan maksudnya adalah upaya-upaya yang dilakukan guna memperoleh kepentingan melalui pendidikan. Biasanya dilakukan dengan tindakan terselubung (soft action). Contohnya adalah menjadikan pendidikan sebagai lahan kampanye, bahkan menjadikan ranah pendidikan sebagai sarana pencipta kader partai politik.

Secara kasat mata dampak buruk dari pencokolan kepentingan politik di ranah pendidikan memang tidak begitu dirasakan. Bagi orang awam pencokolan kepentingan politik ini malah disambut hangat, sebab meraka disuguhkan janji-janji yang seakan menjamin pemerataan pendidikan dengan modus pendidikan gratis ataupun bantuan dana pendidikan lainnya. Namun, bagi sebagian orang pencokolan ini dinilai telah merusak ruh pendidikan.

Dalam hal ini kita harus memahami politik sebagai praktik kekuasaan, kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat serta kebijakan-kebijakan otoritatif tentang alokasi sumberdaya dan nilai-nilai sosial dalam ranah pendidikan. Bahkan kita harus memikir ulang teori yang dikemukan oleh Baldridge yang mengatakan politik sebagai paket kehidupan lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan dipandang sebagai sistem politik mikro yang melaksanakan semua fungsi utama sistem-sistem politik.

Nah, bagaimanakah bentuk sistem pendidikan yang ideal itu? Pendidikan yang ideal harus lah berpijak pada pengembangan kualitas kemanusiaan, pencerdasan, pembentukan manusia seutuhnya, dan meningkatkan martabat manusia. Pendidikan yang ideal akan terwujud jika pendidikan terbebas dari praktek prinsip ekonomi dan politik praktis di ranah pendidikan. Selain itu dunia pendidikan sebagai ruang bagi peningkatan kapasistas anak bangsa harus lah dimulai dengan suatu cara pandang bahwa pendidikan adalah bagian untuk mengembangkan potensi, daya pikir dan daya nalar serta pengembangan potensi yang dimiliki.

Posting Komentar untuk "Mendidik Pendidikan"