Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Peremajaan Kurikulum Pendidikan Nasional

Setelah peradaban manusia memasuki abad ke-21 hampir di seluruh dunia baik di negara yang sudah lama merdeka maupun yang baru merdeka, negara yang telah maju maupun negara yang masih berkembang telah terjadi proses perluasan atau pembangunan pendidikan yang sangat pesat. Akan tetapi beriringan dengan itu terjadi pula permasalahan-permasalahan dan krisis dalam dunia pendidikan itu sendiri, yang antara lain berkenaan dengan kekurangan dana, guru, bahan ajar, dan lain-lain kecuali siswa. Hal seperti itulah yang tengah melanda dunia pendidikan nasional Indonesia saat ini.

Foto dari pgrionline.com

Dalam sebuah buku yang berjudul “The World Educational Crisis” karya Philip H. Coombs (1968) ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya krisis pendidikan, yaitu (1) meningkatnya aspirasi masyarakat terhadap pendidikan; (2) kelangkaan sumber daya yang menunjang pelaksanaa pendidikan; (3) kelemahan yang terdapat dalam sistem pendidikan; (4) kelemahan yang ada pada masyarakat itu sendiri. Keempat permasalahan ini sepertinya dirasakan oleh sistem pendidikan di Indonesia sehingga menuntut perlunya upaya-upaya progresif dalam rangka menyelamatkan pendidikan nasional Indonesia.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa Indonesia membutuhkan inovasi baru dalam proses pelaksanaan pendidikan, namun yang harus disadari adalah bahwa setiap inovasi dalam bidang apa pun tidak bisa dimunculkan begitu saja secara spontan tapi juga harus didorong oleh kebutuhan untuk memecahkan berbagai permasalahan ataupun krisis yang sedang dihadapi. Begitupun dengan upaya peremajaan kurikulum pendidikan yang tengah diupayakan oleh sistem pedidikan nasional Indonesia. Menurut Santoso S. Hamidjojo (1974:10) peremajaan pendidikan merupakan reaksi para ahli pendidikan dan perencanaan pembangunan terhadap tekanan masalah-masalah sosial, ekonomi dan masalah pendidikan itu sendiri yang dari waktu ke waktu dirasakan semakin berat dan mendesak.

Terkait dengan peremajaan kurikulum pendidikan nasional yang tengah diupayakan pemerintah, menurut penulis hal tersebut dinilai sangat prematur ditengah-tengah dunia pendidikan indonesia yang masih kacau-balau. Adapun hal yang sangat penting diupayakan pemerintah dibandingkan peremajaan kurikulum pendidikan nasional adalah permasalahan eksplosi penduduk dengan pertumbuhan dan penyebaran yang tidak merata ditambah dengan semakin tingginya aspirasi masyarakat terhadap pendidikan. Hal ini seharusnya menuntut pemerintah untuk menyediakan sarana dan fasilitas yang lebih banyak dan bermutu. Selanjutnya adalah permasalahan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat, yang mengakibatkan terjadinya perubahan sosial dan peranan di masyarakat. Permasalahan-permasalahan tersebut satu sama lain saling berkaitan, sehingga kalau dibiarkan semakin lama akan bertambah kompleks yang pada akhirnya akan membuat pendidikan nasional makin memburuk.

Sisi lain yang perlu kita cermati dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin cepat, dan selalu menyerang kehidupan kita yang tidak mampu kita bendung kehadirannya adalah perubahan peranan sosial masyarakat. Terjadi perubahan peranan sosial tersebut menuntut setiap masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan perubahan peranan itu sendiri, tidak terkecuali para guru dan tenaga kependidikan lainnya.  Para guru dan tenaga kependidikan dituntut agar dapat berpartisipasi aktif dalam mengiringi laju ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat tersebut.

Berkaitan dengan upaya menyelaraskan laju ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pendidikan nasional hal yang perlu kita ingat yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut harus diusahakan berada dalam keseimbangan yang dinamis dan efektif dengan pembinaan sumber daya manusia, kemudian pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi sepatutnya selaras dengan nilai-nilai agama, nilai luhur budaya bangsa, kondisi sosial budaya dan lingkungan hidup, serta laju ilmu pengetahuan dan teknologi seyogianya berdasarkan asas pemanfaatannya yang dapat memberikan nilai tambah dan memberikan pemecahan masalah konkret pendidikan nasional.

Permasalahan selanjutnya yang lebih urgen dibandingkan peremajaan pendidikan adalah masalah sulitnya pedidikan kita mengatasi masalah tenaga kerja dan kesempatan kerja. Para lulusan pendidikan kita semakin banyak yang menganggur, sedangkan yang sudah berkerja pun harus mengubah dan memperbaiki kemampuannya (skills ) agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Apalagi di zaman krisis ekonomi seperti saat ini, permasalahan yang seperti ini semakin berat dirasakan, karena menuntut kemampuan ekstra dari para lulusan pendidikan, yakni kemampuan menciptakan kesempatan kerja untuk diri sendiri tanpa mengharapkan orang lain. Kemudian yang perlu dicermati lagi adalah dimana perubahan masyarakat dan pasaran kerja itu terlalu lebih cepat ketimbang perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan kita, sehingga sistem pendidikan kita tidak pernah sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.

Kembali ke pangkal pembicaraan mengenai peremajaan kurikulum pendidikan nasional, seharusnya upaya negara dalam rangka menciptakan sistem pendidikan nasional yang mantap, berorientasi kepada pencapaian tujuan pendidikan nasional, serta mampu menjawab tantangan masa kini dan masa depan janganlah mengorbankan peserta didik dengan mengonta-ganti kurikulum setiap tahunnya. Pergantian kurikulum yang tidak memiliki kejelasan pada akhirnya akan menganggu psikologis pendidikan itu sendiri. Adapun yang sepatutnya dilakukan negara dewasa ini adalah menata dan mengembangkan pendidikan nasional dengan memberikan prioritas-prioritas kepada aspek yang dipandang strategis bagi masa depan bangsa. Prioritas tersebut dapat berupa pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dengan terus meningkatkan jumlah sarana dan fasilitas pendidikan yang mana hal tersebut beriringan dengan peningkatan mutu, relevansi, dan efiesiensi pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan.

Peremajaan pendidikan sebenarnya sangat diperlukan saat ini apalagi peremajaan tersebut sesuai pada sasarannya. Menurut hemat penulis peremajaan yang perlu dilakukan Negara adalah dalam aspek struktur pendidikan yang berkenaan dengan upaya pembenahan, peningkatan struktur jenis jenjang pendidikan mulai dari pembenahan struktur sekolah, ruang kelas, serta membantu membentuk kelompok belajar yang mampu menjalankan fungsinya sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengatahuan dan teknologi serta perkembangan sosial budaya dan politik. Kemudian peremajaan dalam aspek miko dan makro pendidikan.

Peremajaan pendidikan dalam aspek mikro misalnya adalah upaya perubahan yang menuntut guru atau tenaga pendidik untuk senantiasa membuat persiapan mengajar yang berorientasi kepada tujuan pendidikan nasional, peningkatan kualitas pelaksanaan pembelajaran sampai evaluasi dan tidak lanjutnya. Peremajaan dalam aspek makro misalnya adalah upaya yang perlu dilakukan Negara dalam rangka menentukan kebijakan, prioritas dan pembiayaan pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya yang ada.

Perlu kita ketahui bahwa peremajaan pendidikan memiliki alasan yuridis dimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terkandung makna bahwa dasar Negara adalah Pancasila yang juga menjadi dasar idiil penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusionalnya, dimana beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 baik secara ekplisit (pasal 31 dan 32), maupun implisit (pasal 27 dan 34) menjadi landasan pendidikan nasional kita (Umat Tirta Rahardja, 1994: 320).

Saat ini masyarakat Indonesia sangat menunggu-nunggu perubahan-perubahan yang akan dilakukan Negara terhadap dunia pendidikan, semoga melalui Kementrian Pendidikan Nasioanal, dan para perwakilan rakyat yang ada di DPR dapat mewujudkannya untuk masyarakat demi menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.(*)

Pernah dimuat di Padang Ekspres

Posting Komentar untuk "Peremajaan Kurikulum Pendidikan Nasional"