Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Unand Terapkan Sistem ”Sapu Bersih”

Dunia pendidikan merupakan ranah yang sangat fundamental bagi suatu negara. Indonesia saat ini mulai menyadari bahwa pendidikan merupakan aspek yang sangat strategis bagi proses pembangunan.

Ilustrasi dari dropoutgrind.bandcamp.com

Keseriusan negara dalam melirik dunia pendidikan ini tidak tanggung-tanggung. Keseriusan ini dapat kita lihat dari upaya yang dilakukan negara melalui Kementerian Pendidikan Nasional.

Kementerian Pendidikan Nasional sedang melakukan berbagai macam cara untuk menyelamatkan keberadaan pendidikan di Indonesia. Upaya yang telah dilakukan seperti meningkatkan akses, kualitas, dan keterjaminan pendidikan, mulai dari pendidikan dini sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, serta memberikan beasiswa miskin pada semua jenjang pendidikan.

Kosasih Djahiri (1980:3) juga mengatakan bahwa pendidikan merupakan suatu upaya yang terorganisir, terencana dan berlangsung secara kontinu (terus menerus sepanjang hayat) guna untuk membina manusia/anak didik menjadi insan paripurna,dewasa dan berbudaya, serta diharapkan dapat berguna bagi bangsa dan negara.

Namun, bagaimanakah nasib ratusan mahasiswa Universitas Andalas (Unand) yang terpaksa tidak dapat melanjutkan pendidikan?

Baru-baru ini Universitas Andalas telah menerapkan peraturan mengenai penjatuhan sanksi Drop out (DO) kepada ratusan mahasiswa Universitas Andalas angkatan 2009 dikarenakan telah terjerat pada Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2009 Pasal 66. Sanksi DO ini telah dikenakan kepada seluruh fakultas yang ada di Unand tanpa terkecuali. Mulai dari fakultas favorit sampai kepada fakultas minim peminat sekali pun.

Menurut Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2009 Pasal 66 Ayat 1 dan 2, mahasiswa Universitas Andalas tidak dapat melanjutkan perkuliahannya jika mahasiswa yang telah melaksanakan perkuliahan selama 4 semester yang nilai IPK-nya kurang atau sama dengan 2.00 serta jumlah SKS kurang dari 40 SKS.

Terkait kasus ini ada beberapa analisis yang dapat penulis utarakan dalam menyikapi penerapan sistem DO yang dijalankan oleh pihak Universitas Andalas ini. Di antaranya adalah (1) sisi birokrat kampus dan sisi mahasiswa, (2) sistem pendidikan berbasis teknologi (ICT), (3) faktor pencitraan.

Pertama, sisi birokrat kampus dan sisi mahasiswa. Tindakan penjatuhan sanksi kepada ratusan mahasiswa dinilai memang di luar kewajaran. Tindakan ‘sapu bersih’ yang diterapkan pihak kampus telah menyelewengkan amanat negara. Sepertinya, pihak kampus harus mengkaji ulang peraturan penjatuhan sanksi akademis. Sebab negara telah menjamin bahwa pendidikan itu untuk segala warga negara tanpa pandang status sosial dan tingkat IQ yang dimiliki.

Alasan kedua kenapa penjatuhan DO massal ini harus ditinjau ulang adalah supaya Universitas Andalas tidak berpartisipasi dalam menyumbang angka anak putus sekolah. Berdasarkan survei Human Develepment Report (HDR) dari United Nation Development Programme (UNDP), jumlah anak Indonesia yang terancam putus sekolah/pendidikan 2010 mencapai 13 juta.

Alasan ketiga, kenapa sanksi DO ini harus ditinjau ulang oleh pihak kampus Unand adalah supaya penjatuhan sanksi ini tepat pada sasaran. Artinya, mahasiswa yang dikenakan sanksi ini benar-benar bagi mahasiswa yang tidak berniat untuk memperoleh pendidikan.

Kalau kampus tetap bersikukuh menjatuhkan sanksi secara ‘sapu bersih’ seperti ini, maka hak-hak pendidikan yang dimiliki oleh mahasiswa yang masih memiliki kemauan untuk kuliah akan terabaikan.

Menurut pandangan penulis tidak ada manusia yang dilahirkan bodoh. Tidak ada manusia yang memposisikan dirinya ditempat yang ‘berbahaya’, hanya saja kompetisi dan sistem dunia lah yang telah menjadikan manusia terlihat bodoh dan terpaksa memilih berada pada posisi yang ‘tidak nyaman’. Begitu juga halnya dengan apa yang dirasakan oleh mahasiswa yang terkena sanksi DO dari pihak kampus.

Kedua, faktor sistem pendidikan berbasis teknologi (ICT). Hampir di seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia telah menerapkan sistem pendidikan berbasis teknologi atau ICT. Sistem ini juga telah diterapkan di Unand, sistem ini diterapkan mulai dari proses registrasi mahasiswa sampai kepada proses belajar mengajar.

Menurut hemat penulis, sistem pendidikan yang berbasis teknologi ini memiliki pengaruh yang luar biasa bagi dunia pendidikan. Pengaruh ini tidak hanya dalam bentuk positif saja tapi pengaruh negatif juga tidak kalah banyaknya.

Keterbatasan koneksi jaringan internet merupakan satu kelemahan dari sistem pendidikan berbasis teknologi ini, yang juga pada akhirnya akan berimbas buruk bagi mahasiswa.

Sebagai contoh, pada saat proses registrasi atau pada saat proses pengisian kartu rencana studi (KRS), mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam koneksi jaringan internet akan mengalami masalah yang besar, dan jika mahasiswa tidak melakukan registrasi atau menigisi KRS dalam tempo yang sudah ditentukan maka secara sendirinya mereka akan ‘gugur’.

Demikian juga dengan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, jika mahasiswa telat meng-upload tugas maka mahasiswa yang bersangkutan harus rela tidak mendapat nilai. Hal ini juga harus dipertimbangkan oleh pihak kampus.

Ketiga, faktor pencitraan. Dalam kasus ini ada indikasi pencitraan yang tengah dilakukan Unand. Menurut hemat penulis pencitraan yang dilakukan ini mungkin karena ambisi Unand untuk menjadi universitas yang bertaraf world class.

Dalam kasus ini peran DPRD-Sumbar yang membidangi Pendidikan sangat dibutuhkan sekali agar kasus ini tidak berlarut-larut, yang pada akhirnya akan berdampak buruk bagi mahasiswa.

Setidaknya para wakil rakyat tersebut dapat memperjuangkan suara mahasiswa yang tengah terancam sanksi DO yang dilakukan secara ‘pukul rata’ dengan cara mengajak pihak Unand mengkaji ulang peraturan tentang penjatuhan sanksi akademis tersebut. Semoga keadilan dalam dunia pendidikan dapat terwujud.

Pernah dimuat di Padang Ekspres

Posting Komentar untuk "Unand Terapkan Sistem ”Sapu Bersih”"