Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Pendidikan itu Penyakit

Sampai saat ini pendidikan masih menjadi hal yang fundamental bagi negara Indonesia. Bagi Indonesia pendidikan merupakan aspek yang strategis di dalam proses melaksanakan pembangunan.

Foto dari dosomething.org

Hal ini dapat kita lihat dari keseriusan Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional dalam rangka meningkatkan akses, kualitas, dan keterjaminan pendidikan, mulai dari pendidikan dini sampai pendidikan tinggi. Pemberian beasiswa miskin pada semua jenjang pendidikan. Namun, bagaimanakah wajah pendidikan itu di Indonesia?

Hakikat pendidikan

Berdasarkan UU Sisdiknas Nomor 20/2003 Bab I, menjelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Kosasih Djahiri (1980: 3) mengatakan, pendidikan adalah merupakan upaya yang terorganisir, berencana dan berlangsung kontinu (terus menerus sepanjang hayat) ke arah membina manusia/anak didik menjadi insan paripurna, dewasa dan berbudaya (civilized).

Terkait dengan pemaparan pemaknaan pendidikan di atas bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya pendidikan dilakukan atas dasar kesadaran (peserta didik dan tenaga didik) dalam upaya mengembangkan potensi yang dimiliki baik itu hardskill maupun softskill. Pendidikan merupakan upaya yang berkesinambungan tanpa memiliki titik akhir.

Situasi yang bisa dikatakan tidak sebagai pendidikan ketika tidak adanya kesadaran yang dimiliki oleh peserta didik dan tenaga pendidikan. Kesadaran di sini memiliki pemaknaan yang luas, kesadaran bisa berarti niat, kemauan, keikhlasan, semangat. Nah, ketika hal yang sedemikian tidak tercipta di antara peserta didik dan tenaga pendidikan maka itu bukanlah pendidikan. Pendidikan tidak bisa ”bertepuk sebelah tangan”, pendidikan harus timbal balik. Jadi, ketika peserta didik belum memiliki ”kesadaran” yang sedemikian maka sudah menjadi tugas bagi tenaga didik untuk ”menyadarkan”, karena tenaga didik diberikan amanat oleh negara untuk mengupayakan berjalannya proses pendidikan, dan begitupun sebaliknya, peserta didik memiliki hak dan kewajiban untuk memberi ”penyadaran” kepada tenaga didik.

Situasi kedua yang bisa dikatakan tidak sebagai pendidikan ketika terhentinya kesinambungan proses pendidikan. 
Berdasarkan hasil survei Human Development Raport (HDR) dari Unitet Nation Development Programme (UNDP), jumlah anak Indonesia usia sekolah di 2010 yang terancam putus sekolah mencapai 13 juta yang terdiri dari usia tujuh sampai 15 tahun. Berdasarkan data BKKBN (Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional) 2010, siswa tingkat sekolah dasar (SD) sampai sekolah menengah pertama (SMP) banyak yang terancam putus sekolah dan ini sangat ironis di tengah kebijakan pemerintah wajib belajar 9 tahun.

Terkait hasil survei di atas kita bisa menyimpulkan bahwa pendidikan di Indonesia selama ini belum bisa dikatakan sebagai pendidikan karena masih banyak anak Indonesia yang putus sekolah. Ini akan menjadi pekerjaan yang berat bagi kementerian pendidikan nasional.

Komitmen pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia perlu kita berikan acungan jempol. Pemerintah pun tidak tanggung-tanggung memberikan pendanaan besar demi tercapainya tujuan pendidikan nasional, tercatat sebesar Rp 266,9 triliun atau 20,2 persen dari APBN yang dianggarkan pemerintah pada tahun 2011.

Dana yang besar tersebut digunakan pemerintah dalam rangka meningkatkan akses, kualitas, dan keterjaminan pendidikan, mulai dari pendidikan dini sampai pendidikan tinggi. Pemberian beasiswa miskin pada semua jenjang pendidikan. Sekali lagi kita pantas memberikan acungan jempol kepada keseriusan pemerintah dalam mengupayakan peningkatan mutu pendidikan nasional.

Dalam kenyataan sekarang ini, pendidikan yang selalu diupayakan pemerintah ibaratkan penyakit yang sengaja ditularkan. Hal ini dapat kita lihat dari jumlah pengangguran yang memakai title pendidikan. Tercatat oleh Badan Pusat Statistik, per Februari 2010, angka pengangguran terbuka mencapai 8,59 juta orang. Sebanyak 1,22 juta orang atau 14,24 persen di antaranya adalah sarjana, jumlah itu diprediksi akan bertambah di tahun 2011.

Seharusnya pemerintah tidak hanya mengupayakan pendidikan dalam konteks “proses” saja, tapi pemerintah juga harus mengupayakan bagaimana “out put” dari pendidikan itu sendiri. Pemerintah harus bisa menampung setiap peserta didik yang telah melewati proses pendidikan, agar proses pendidikan yang selalu digembar-gemborkan selama ini tidak menjadi sia-sia, agar pendidikan tidak dikatakan sebagai mesin penelur pengangguran intelektual.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Semoga jabaran UUD 1945 tentang pendidikan yang dituangkan dalam UU No 20/2003, Pasal 3 di atas dapat terwujud.

Pernah dimuat di Padang Ekspres

Posting Komentar untuk "Pendidikan itu Penyakit"